Kamis, 07 Juni 2012

RINGKASAN PUTUSAN MK TENTANG WAKIL MENTERI




Tulisan ini tidak bermaksud untuk melakukan analisa ataupun membuat penafsiran baru dari Putusan MK terbaru tentang Wakil Menteri. Penulis hanya berperan melakukan editing dan peringkasan kalimat. Sehingga dapat mempermudah rekan-rekan untuk mempelajari Putusan MK NOMOR 79/PUU-IX/2011 tersebut.

Peringkasan menitik beratkan pada hal-hal yang menjadi penting dalam putusan ini, modifikasi kalimat langsung terpaksa dilakukan untuk membuat kalimat menjadi lebih efektif. Peringkasan ini sebanyak 9 lembar dari total putusan MK tersebut yang sebanyak 83 Lembar. Semoga bermanfaat!



LEGAL STANDING[1]
Pemohon dalam hal ini adalah erakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang diwakili Adi Warman, S.H., M.H., M.BA dan H. TB. Imamudin, S.Pd., M.M menurut Majelis MK memenuhi syarat Legal Standing karena penerapan UU yang terkait langsung dengan kerugian konstitusionalnya.

DASAR PERMOHONAN

·        Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.

Berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri, di samping hal tersebut di atas dalam Pasal 10 ini ada penekanan pada kata "secara khusus", yang atinya tidak umum dan atau selektif tapi faktanya Presiden mengangkat 20 wakil menteri dari 34 kementerian yang ada, atau dengan kata lain pengangkatan wakil menteri bukan hanya untuk kementerian tertentu, karena faktanya pengangkatan wakil menteri lebih dari setengah Kementerian yang ada, sehingga timbul pertanyaan, apakah dapat dikatakan fakta (pengangkatan 20 wakil menteri) yang dilakukan oleh Presiden masih memenuhi bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara? Jawabnya: tidak, maka dengan demikian pengangkatan 20 wakil menteri oleh Presiden tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum baik Undang-Undang maupun UUD 1945.

  • Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
“Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.”

Sehingga hal ini menutup hak-hak konstitusional dari anggota-anggota/Kader-kader Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara khususnya untuk menjadi Wakil Menteri, di mana hak Konstitusional Pemohon dalam hal ini kader-kader Pemohon dijamin dalam Konstitusi yaitu dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan “  juncto Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya .  

  • Potensi Kerugian Konstitusional Lainnya
Dengan diangkatnya 20 wakil menteri juga berpotensi pemborosan uang negara, karena dengan diangkatnya 20 wakil menteri pasti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus dari negara yang dananya bersumber dari APBN. Menurut pemohon kerugian bisa mencapai 1.848.198.800.000,- yang dibebankan dari pajak. Sementara pemohon dalam hal ini juga salah satu wajib pajak.

YANG DIMOHONKAN PADA MK
1.      Pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
2.      Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diatur di dalam UUD 1945;
3.      Menyatakan pembentukan wakil menteri yang bersandar pada pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang seharusnya  tersusun
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian;
c. pelaksana, yaitu deputi kementerian; dan
d. pengawas, yaitu inspektorat kementerian;

4.      Presiden seharusnya memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Pasal 17 UUD 1945 mengenai Kementerian Negara;
5.      Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta Penjelasannya juga bertentangan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
6.      Mempertimbangkan pengangkatan wakil menteri ini juga akan melahirkan konflik kepentingan di organisasi kementerian, yakni antara menteri dengan wakil menteri dan mengakibatkan pelayanan publik akan semakin lambat;
7.      Mempertimbangkan bahwa jabatan wakil menteri dapat diindikasikan sebagai politisasi pegawai negeri sipil, dengan modus operandi membagi-bagi jabatan wakil menteri dalam kalangan dan lingkungan presiden (kroni-kroni Presiden).[2]
8.      Kerena Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Maka patut pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

SAKSI AHLI PEMOHON
Yusril Izha Mahendra:[3]
Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 tidak ada norma yang menyebutkan keberadaan wakil menteri, bahkan di draf RUUnya pun pada 2007 yang diserahkan ke presiden tidak ada.”

“wakil menteri baru muncul pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Hal ini sama keadaannya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang normanya menyebutkan, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Norma ini tidak menyebutkan adanya jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, namun pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan keberadaan para wakil kepala daerah tersebut.”

“Apakah dibenarkan jika norma dalam UUD 1945 tidak menyebutkan adanya wakil kepala daerah sementara dalam Undang-Undang kemudian menambahkannya dengan keberadaan wakil menteri, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota?”

“Pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak sesuai dengan perintah Pasal 17 ayat (4) UUD 1945”

“Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak memenuhi pula syarat formil. Karena menambahkan sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma Undang-Undang Dasar. Hal yang sama juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menambahkan norma yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar yakni munculnya keberadaan para wakil kepala daerah.”

“Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945”

“wakil menteri tidak mempunyai tugas yang jelas sehingga adanya jabatan wakil menteri adalah tindakan yang mubazir dan berlebihan dari Pemerintah.”

Margarito Kamis[4]

“Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara kabur dan tidak berkepastian karena sekalipun beban kerja satu kementerian berat”

“Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945.”


KETERANGAN PEMERINTAH[5]

“keterangan pemohon tentang kerugian keuangan yang disebabkan wakil menteri adalah bukan keterangan yang terperinci”

“wakil menteri adalah merupakan hak yang melekat kepada Presiden dalam hal Presiden merasa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam satu kementerian tertentu”

“Kedudukan wakil menteri dapat pertanggungjawabkan”

“....menteri merupakan anggota kabinet sedangkan wakil menteri bukan merupakan anggota kabinet”

“Hak keuangan dan fasilitas menteri adalah sebagai pejabat negara, sedangkan wakil menteri fasilitasnya adalah setingkat dengan jabatan struktural eselon 1A”

“Pemohon tidak konsisten dalam membangun argumentasi disatu sisi ia menggap WAMEN mencegah hak konstitusinya dalam pemerintahan namun di sisi lain ia menganggap WAMEN adalah pemborosan..”

“....apakah yang menjadi kehendak sesungguhnya Pemohon? Apakah menghapuskan jabatan wakil menteri, apakah menginginkan jabatan tertsebut terbuka bagi siapa saja?”

“Pemerintah bersedia bila norma yang tercantum dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibatalkan, terlebih norma tersebut tidak jelas, tidak dalam”

“Dalil jabatan wakil menteri memboroskan keuangan negara hanyalah asumsi semata dan bukan argumen konstitusiona....l”

“Keberadaan Wakil Menteri Hukum dan HAM amat sangat memberikan dukungan yang sangat besar di dalam upaya meningkatkan kinerja daripada yang bersangkutan pimpin....”

Pemerintah menjelaskan bahwa Tidak semua jabatan publik disebut atau diatur dalam UUD 1945. Bahkan, hanya sebagian kecil dari banyak jabatan publik/negara yang diatur dalam UUD 1945. Tidak diatur atau disebutnya suatu jabatan publik dalam UUD 1945 tidak lantas menyebabkan jabatan dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 bila diadakan.

UUD 1945 memang tidak mengatur tentang kedudukan wakil menteri sebagai pembantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, sejak semula pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) memposisikan wakil menteri berbeda dengan menteri.

Argumen Pemohon yang menyatakan bahwa hanya posisi atau jabatan yang disebut di dalam UUD 1945 sajalah yang sah dan sesuai dengan konstitusi adalah argumen yang keliru. Karena beberapa di antaranya, misalnya: Jaksa Agung, Kapolri, Pimpinan KPK, dan lain-lain. Masih banyak lagi jabatan atau posisi yang tidak disebutkan di dalam konstitusi, namun tentu saja tetap sah dan sesuai dengan UUD 1945. Lagi pula dalam sejarah Indonesia pernah WAMEN diterapkan yaitu pada Periode 2 September - 14 November 1945, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan.

Wamen adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengefisiensikan pemerintahan presidensil. Pengangkatan 20 orang wakil menteri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Kepegawaian), Presiden dapat mengangkat pejabat karier, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar institusi yang bersangkutan, berdasarkan kemampuan profesionalnya. Terlepas dari itu WAMEN adalah hak Presiden.

Sehingga Pemerintah memohon kepada MK agar:
1.      Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2.      Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);
3.      Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4.      Menyatakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah telah mengajukan sepuluh orang saksi untuk memperkuat argumennya yaitu Maruarar Siahaan, “Pasal 17 UUD 1945 cantelannya merupakan wewenang presiden dengan suatu diskresi yang luas”, Miftah Thoha, “Pengisian atau penunjukkan jabatan wakil menteri sangat tergantung presidennnya, apakah mau diisi oleh orang politik atau dari PNS, pengusaha, dan mantan Jenderal tentara. Semua itu karena diskresi dan kewenangan presiden dan kabinet presidensil”, Philipus M. Hardjon, “yang dipermasalahkan adalah legalitas maka permasalahan legalitas bukan wewenang Mahkamah Konstitusi”, Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H, “Pasal 10 UU 39/2008, menunjukkan pemberian kekuasaan diskresi kepada presiden guna dapat mengangkat dan menempatkan wakil menteri pada suatu kementerian tertentu”, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S, “Dalam hal tidak diatur secara eksplisit tentunya presiden dalam rangka upaya untuk menjalankan roda pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna harus pula diberi keleluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain (jabatan wakil menteri) asal tidak bertentangan dengan Pasal 17 itu sendiri”, Prijono Tjitoherijanto, “Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yanmg ditetapkan untuk masing-masing jabatan tertsebut”, Eko Sutrisno, “Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, “presiden berhak membentuk organ-organ pemerintahan lain yang berada dalam tubuh birokrasi”. Anhar Gonggong, Ahli tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa ada Undang-Undang yang dipertentangkan, Adnan Buyung Nasution, Saya tidak melihat kerugian konstitusional Pemohon. Demikianlah pendapat kesepuluh ahli yang dimajukan pemerintah ke hadapan Majelis MK

SAKSI AHLI YANG DIUNDANG OLEH MK.
Agun Gunandjar Sudarsa (Mantan Ketua Pansus DPR-RI tentang RUU Kementrian Negara), Pasal 10 dirancang bangun atas tujuan penguatan sistem pemerintahan presidensial, di mana jumlah kementerian dibatasi, jumlahnya maksimal 34, Sofian Effendi, Undang-Undang tersebut diciptakan di bawah jabatan pimpinan departemen atau di dalam sistem kepegawaian ada 2 jabatan yaitu jabatan karir dan jabatan negara untuk menghindari interfensi politik yang besar dalam pemerintahan. Saksi Anggito Abimanyu hanya bercerita perilah ia sempat dicalonkan sebagai WAMEN.

PERTIMBANGAN HUKUM MK
Permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 UU 39/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Serta Mahkamah menilai, keseluruhan syarat tentang kedudukan hukum prima facie telah dipenuhi, sehingga oleh karenanya Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo.

Ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri.

Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini.

Adapun mengenai biaya yang dikeluarkan untuk suatu jabatan atau suatu lembaga yang oleh Pemohon dianggap sebagai pemborosan keuangan negara, tidak boleh dinilai sebagai kerugian semata, sebab selain kerugian finansial ada juga keuntungan dan manfaatnya untuk bangsa dan negara.

Karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.

Undang-Undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi Kementerian. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri.

Kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas, akan tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi.

Dengan pembentukan wakil menteri yang terjadi berdasar fakta hukum sekarang, yakni pembentukan yang tanpa job analysis dan job specification yang jelas telah memberi kesan kuat bahwa jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamuflase politik dan membagi-bagi hadiah politik. Hal ini nyata-nyata tidak sesuai dengan filosofi dan latar belakang pembentukan UU 39/2008 yang dalam implementasinya menimbulkan persoalan legalitas.

Saat mengangkat wakil menteri Presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri.

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang a quo jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional.

Jika seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan. sehingga prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku bagi menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan karier.

Nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali menjelang dan sesudah pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut.
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
1.      Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2.      Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pemohonan a quo;
3.      Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
MENYATAKAN
1.      Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2.      Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.      Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.      Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5.      Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.


[1] Pemerintah memandang pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak terbukti bahwa pemohon menderita kerugian konstitusional akibat Wakil Menteri.
[2] Lihat revisi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada tanggal 13 Oktober 2011 menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, dengan tujuan agar orang dekat dengan Presiden yang tidak memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi wakil menteri;
[3] susunan kalimat dimodifikasi..
[4] susunan kalimat dimodifikasi..
[5] Berdasarkan keterangan lisan dan tulisan, susunan kalimat dimodifikasi

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar